HUBUNGAN ILMU POLITIK DAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pemerintahn memegang peranan sentral dalam pembangunan nasionalnya ( menurut ponsioen) yaitu dalam menentukan kebijaksanaan umum tersebut. Proses penetapan kebijaksanaan umum itu di sebut pemerintahan ( menurut apter) dan proses pelaksanaannya yang juga disebut bussines side pemerintahan dinamakan administrasi Negara ( menurut waldo) atau dapat juga disebut sebagai administrasi pemerintahan.                                                                                               Penetapan kebijaksanaan adalah fungsi politik yang dijalan kan pemerintah. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh F.J Goodnow dalam buku nya politics and administration, bahwa fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi. Politik melakukan kebijaksanaan atau melahirkan keinginan Negara (the formulation of the will of the stated) , sementara administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan kehendak Negara (the execution of the will of the stated).                                                   Dalam  perimbanngan administrasi dan politik diperlukan penegakan hokum tata Negara. Lebih lanjut administrasi Negara dalam penyelenggaraan kerjasama untuk mencapai tujuan Negara membentuk department-departement dan lembaga non department sesuai peraturan dalam hokum tata Negara yang diciptakan.                                                                                                                   Beberapa definisi tentang administrasi Negara :

Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (john M. priffner dan Robert presthus). Administrasi Negara adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan ( felix A. Nirgo).  Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatan nya guna mencapai tujuan pemerintah (Dwight waldo).

Perhubungan antara ilmu pollitik dengan administrasi Negara terlihat dari banyak nya timbul masalah-masalah dan kekerasan-kekerasan di kalangan masyarakat , karena kegiatan administrasi Negara terlebih lagi karena banyak nya campur tangan politik pada kehidupan masyarakat.

Syarat-syarat penunaian tugas, fungsi kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab para pejabat administrasi Negara diantaranya ditentukan oleh keberadaan politik praktis itu sendiri, yaitu bahwa perbuatan para administrasi Negara tidak boleh bertentangan dengan budaya politik yang berlaku, kalau tidak demikian akan dianggap terobosan yang akan berakibat kegoncangan politik sendiri.

Selain dari itu juga tidak satu pun dari keputusan dan perbuatan administrasi Negara yang boleh dilakukan tanpa dasar suatu ketentuan undang-undang tertulis, sebagaimana diatur para politikus. Bila suatu tindakan dijalankan dengan dalih dalam keadaan darurat, maka kedaruratan wajib dibuktikan kemudian, tetapi bilamana kemudian tidak terbukti maka perbuatan itu dapat digugat namun isu politik dapat hilang oleh kenyataan politik.

Namun walaupun antara keberadaann ilmu administrasi Negara dengan ilmu politik erat kaitannya, karena memiliki pokok bahasan yang sama, yaitu masalah kenegaraan, dalam kata lain mempunyai obyek materinya sama-sama Negara, namun kedua nya berbeda dalam obyek formal. Ilmu politik itu sendiri menitikberatkan pada kekuasaan, sedangkan ilmu administrasi Negara menitikberatkan pada pelayanan, hanya saja kita berharap kiranya pendekatan kekuasaan, dapat digeser oleh pendekatan pelayanan. 

( ILMU POLITIK, Drs. Inu kencana syafiie, 49-50)

Related Posts:

Tweet