KATA
PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat
menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat
sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan,
petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi publik. Harapan saya semoga makalah ini membantu
menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat
memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan
karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan
kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun
untuk kesempurnaan makalah ini.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................ i
DAFTAR ISI.......................................................................................... ii
BAB I
PENDAHULUAN................................................................................. 1
1.
Konsep Administrasi Publik............................................................. 1
B. isu pembangunan.................................................................. 2
C. birokrasi public.....................................................................
D. kebijakan public....................................................................
E. konsep pelayanan public.......................................................
BAB II
PEMBAHASAN.................................................................................... 32
1.
perbandingan system administrasi public......................................... df
F. system administrasi publik dinegara-negara maju................
G. sistrm administrasi publik dinegara-negara berkembang......
BAB III
PENUTUP.............................................................................................. 2
1.
kesimpulan........................................................................................ s
2.
Saran................................................................................................. df
DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 7
BAB
I
PENDAHULUAN
1.
KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK
A.
Isu pembangunan
Dalam mengejar ketinggalan dan memperbaiki
keadaan , Negara-negara berkembang berusaha meningkatkan prooses produksi
barang dan jasa dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu ada dua
konsep yang saling berbeda argumentasi dan justifikasi nya, yaitu konsep
“pertumbuhan berimbang” dan konsep “pertumbuhan tidak berimbang”. Konsep
partumbuhan berimbang bermaksud mengembangkan semua sector , dalam arti
pemerataan penyelenggaraan pembangunan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui ,
Negara-negara berkembang pada hamper semua segi mengalami keterbelakangan mulai
dari ketidak berdayaan modal, upah dan penggajian yang rendah , tidak adanya
jumlah cukup tenaga kerja yang potensial, pendapatan yang rendah sehimgga
mengakibatkan saving rendah pula, investasi rendah, produksi rendah dan begitu
seterusnya , berulang seperti lingkaran setan. Konsep
pertumbuhan tidak berimbang adalah usaha menyelidiki sector yang akan ditumbuh
kembangkan dalam pembangunan ekonomi. A. Hirschman melihat bahwa karena sumber
daya harus berbeda-beda pada masing-masing sector, maka ketidaktepatan
keputusan penentuan investasi, ditambah lagi dengan keadaan infra struktur
ekonomi yang belum membaik, menyebabkan para investor tidak berkenan menanamkan
modalnya. Jadi investasi
juga harus dipilih secara selektif serta teknologi yang digunakan harus
disesuaikan , dan barang modal harus dijamin perawatannya. Dengan begitu dalam
memilih invertasi harus padat tenaga kerja yang potensial. Inflasi harus tekan
serta tabungan didorong supaya investasi itu sendiri lebih menguntungkan. Karena
pelaksanaan yang selektif dan sepihak sepertii
ini, tampak pendapat A. Hirschman melupakan perkembangan aspek politik
dan administrasi . beliau hanya mengkaji aspek ekonominya saja. Dalam arti
tidak mempertimbangkan akan timbulnya keresahan dipihak yang menangani
sector-sektor yang dinomor duakan dan tidak terpilih dalam seleksi. Selain itu,
secara administrasi tidak terjadi keseimbangan pertumbuhan dan pembangunan itu
sendiri pada sector lain yang multi dimensional kompleksitasnya. Para pakar
ekonomi memang cenderung dinilai terlalu sentralistik oleh para politisi,
karena kajian mereka yang efesiensi dan efektifitas kendati sebaliknya, para
politisi dinilai memperlambat lajunya pertumbuhan dan pembangungan ekonomi itu
sendirikarena kajian mereka yang responsiveness karena itu sendiri kedua kutub
ini hendaknya perlu diseimbangkan terutama dinegara-negara berkembang. Lebih lanjut dapat
dirinci bahwa apabila kita terlalu memperhatikan responsiveness dalam arti
perhatian utama terhadap tanggapan—tanggapan mamsyarakat. Hal ini karena
sejalan dengan pendemokrasian berbagai pihak dan sector terkait. Jadi dalam
setiap system perekonomian , politik dan pemerintahan suatu bangsa hatus ada
semaacam harmoni antara cara orang memperoleh kekayaan dengan cara mereka
memerintah dirinya sendiri. Jadi system politik dan ekonomi sangat bertentangan
, maka yang satu akhirnya akan melecehkan yang lain. Hal ini kita lihat
diindonesia pada tahun lima puluhan , dalam rangka pembangunan politik : maka
partai-partai dibiarkan berkembang dengan harapan setiap aspirasi rakyat
terangkat ke permukaan. Tetapi kemudian
untuk memacu lajunya pembangunan maka politik diambangkan , keterbukaan belum
sebagaimana yang diharapkan , parlemen tidak banyak bicara, bahkan kasus
marsinah dan kedungomo menjadi isu yang belum tuntas. Pembangunan itu
sendiri sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu
situasi nasional yang satu ke situasi yang lain, yang nilai nya lebih tinggi.
Dengan perkataan pembangunan menyangkut proses perbaikan. Untuk membedakan
pembangungan dan pertumbuhan adalah dengan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi
perpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan
masyarakat , sehingga pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan
mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Proses
pertumbuhan jangka panjang diarahkan pada pertumbuhan sektoral yang mencakup produksi primer dan skunder.
Khusus perkembangan teknologi bidang produksi primer , relative bersifat
eksogen jadi tidak begitu responsive terhadap perkembangan sector primer itu
sendiri. Memang kita lihat bahwa seorang petani tradisional untuk mencukupi
kebutuhan nya sehari-hari belum memerlukan traktor. Selaindari itu
ddiperhitungkan pula kemungkinan adanya perubahan pada tingkat suku bunga dan
upah. Karena dalam keadaan tenaga kerja melebihi pasar modal , upah tenaga
kerja akan menuarun . sedang kan bila keadaan modal lebih besar dari keberadaan
tenaga kerja, maka tingkat upah dapat ditingkatkan . jadi pendapat ini
cenderung berorientadi pada persediaan . Kemudian
ssebagaimana telah penulis sampai kan dimuka, tentang pembangunan politik dan
ekonomi , prof. Alvin Toffler juga mengatakan bahwa dalan setiap system ,
demokratik atau tidak , harus ada semacam harmoni antara cara orang memperoleh
kekayaan dengan cara mereka memerintah dirinya sendiri , jika system politik
dan ekonomi sangat bertentangan maka yang satu akhirnya politik, akan
menghancurkan yang lain. Hal ini kita
lihat di Indonesia pada tahun 1950 an dalam rangka pembangunan dibidang
politik, partai-partai politik dibiarkan berkembang dengan harapan setiap
aspirasi rakyat terangkat dalam konstituante. Bila keadaann
ini ekstrem sebagaimana perancis sesudah revolusi besar-besaran mereka, maka
kuatnya parlemen membuat cabinet selalu dibubarkan oleh mosi tidak percaya. Namun bersamaan
dengan usaha tersebut , [pembangunan ekonomi relative cenderung terabaikan .
puncak nya kita lihat, bangsa Indonesia dikumbangkan untuk makan bulgur
dipertengahan tahun 60- an . itulah sebabnya pada awal tahun 60an tersebut
digelari sebagai tuhan menyerempet-nyerempet bahaya . untuk mengantisipasi
keadaan demikian yang dimulai dirasakan oleh para pemimpin bangsa ini ketika
itu , dimulailah era demokrasi terpimpin yang diawali dngan kembalinya memakai
undang-undang dasar 1945 melalui dekrit presiden. Konstitusi ini memang
memperlihatkan kuat nya kekuaasaan eksekutif yang memungkinkan dimulainya era
demokrasi terpimpin. Kritik terhadap
demokrasi terpimpin ini di antaranya disampaikan oleh mantan wapres Drs. Moh
hatta, namun keadaan sudah semakinn ruwet, yang kemudian diakhiri oleh
pemberontakan gestapu/pki pada tahun 1965, dengan melemparkan isu dan
meledakkan kegetiran jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sebaliknya sejak
tahun 1970 an , walaupun masih dalam usaha meningkatkan pemerataan dan mengentasakan kemiskinan
sampai saat karangan ini dibuat , pembangunan ekonomi tampak mencuat , mulai
dari penghasilan pangan dan berbagai keberhasilan pembanngunan fisik. Namun
demikian pembangunan politik relative cenderung terabaikan. Politik mengambang
misalnya, tampak dengan tidak adanya perwakilan (komisariat) partai politik
untuk desa. Hal ini karena dikhawatirkan
masyarakat desa lebih rendah kesadaran politik dan pengetahuan politiknya. Demikian pula
halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan didaerah , control pe,merintah pusat
terhadap pemerintah daerah sangat besar dengan adanya undang-undang nomor 5
tahun 1974, misalnya pemerintah pusat diperbolehkan menentukan kepala daerah
yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, baik yang bersangkutan sudah
kalah atau menang dalam pemungutan suara DPRD . ini akan menimbulkan adanya
calon pendamping dan calon pemenang dalam setiap pemilihan kepala daerah. Pemberian
otonomi kepala daerah diibaratkan dengan melepaskan ular, kepalanya dilepas
tetapi buntut nnya dipegang dan keseluruhan ini berawal dari kekhawatiran
timbulnya separatism kedaerahan pada masa-masa yang lalu, jadi dalam
pembangunan ekonomi dan pembangunan politik juga perlu diseimbangkan .
perimbangan ini terlihat dalam penguraian sila-sila pancasila. Dengan kata
lain, perlu pula harus diseimbangkan antara responsiveness dengan
effectiveness. Responsiveness yaitu perhatian utama ditujukan terhadap
tanggapan-tanggapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemberian pendemokrasian
didaerah, yaitu berupa desentralisasi dan pemberian otonom daerah yang nyata,
dinamis dan bertanggung jawab. Sedangkan dipihak lain harus pula diseimbangkan
dengan effectieneness, yaitu perhatian utama ditujukan terhadap pencapaian apa
yang dikehendaki saja, demi satu tujuan politik atau ekonomi tertentu. Hal ini
sejalan dengan usaha menciptakan persaatuan dan kesatuan bangsa melalui asas
sentralisasi. Perbedaaan
antara administrasi publik dan administrasi pembangunan,yaitu perhatian utama
administrasi publik dengan Negara-negara maju, sedang kan administrasi
pembangunan pada Negara-negara berkembang. Administrasi publik berorientasi
pada masa depan. Penekanan tugas administrasi publik pada tugas rutin sedangkan
administrasi pembangunan pada tugas pembangunan itu sendiri. Bagi admibistrasi
publik pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah juga harus mampu sebagai
penggerak perubahan yang sekaligus dapat menemukan berbagai terobosan setiap
kendala yang dihadapi. Administrasi publik melalukan pendekatan legalitas yang
berorientasi pada hukum dan peraturan , sedangkan administrasi pembangunan pada
pendekatan lingkunga yang mesti peduli pada situasi dan kondisi ruang dan waktu. Diindonesia
pengkajian administrasi publik dan administrasi pembangunan ini mutlak
diperlukan, karena kita bangsa Indonesia memerlukan pengkajiantentang bagaimana
bermacam-macam badan pemerintah diorganisasi , diperlengkapi tenaga kerja nya ,
dibiayai, digerakkan, dimotivasi, dan di pimpin guna mencapai tujuan
pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan politik , hal ini merupakan konsep
administrasi publik. Selain itu ,
bangsa indonesua juga perlu melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan
jangka waktu, biaya, dan memantaunya. Dalam priode hasil tertentu , ynag selama
ini kita kenal dengan sebutan pembangunan lima tahu (pelita), baik jangka
panjang maupun jangka pendek ; dimana untuk keseluruhannya diperlukan
perencanaan dan orientasi kepada pertumbuhan serta perubahan yang mengarah pada
keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini merupakan konsep administrasi
pembangungan. Orientasi tersebut diharapkan member sumbangan kepada percepatan
proses pembangunan nasional. Dimana pembangunan nasional dimaksud hanya akan
berhasil apabila didalam pelaksanaannya, selurruh komponen masyarakat turut
berpartisipasi . jadi pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah
tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan
,memperkembangkan peralatan analisa dan penyusunan berbagai model, biarpun
masih jauh dari memadal. Administrasi
pembangunan meliputi dua dua pengertian , yaitu tentang administraso dan
tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari
pada keputusan-keputusa yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya
dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya, sedangkan pe,mbangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka
pembinaan bangsa. Dalam proses
pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dan masinh-masing Negara
tersebut. Banyak diantaranya Negara-negara yang sedang berkembang tersebut
berhasil merealisasikan tujuan nasional nya akan tetapi banyak pula yang mengalami
kegoncangan-kegoncangan dibidang politik , ekonomi , sosial budaya dan
keamanan. Kemudian
disadari bahwa kegoncangan-kegoncangan tersebut terjadi sebagai akibat dari
administrasi public pada Negara-negara yang sedang berkembang tersebut. Belum
ditandai oleh imajinasi dan adabtibilitas terhadap proses pembangunan yang
telah dilaksanakan pada saat itu lah diperlukan munculnya konsep tentang
administrasi pembangunan.
B.
birokrasi publik
Max
weber dalam bukunya die protestantische ethic und dergeist de kapitalismus
mengatakan bahwa mencari uang adalah pekerjaan yang berfaedah. Selain itu, bagi
weber hasil persaingan dari suatu kerja keras memang perlu dihargai . weber
memang seorang sosiolog yang handal , selain menulis tentang etika Kristen dia
juga menulis tentang agama dicina dan di india.
Bagi
weber , birokrasi adalah metode oprganisasi terbaik dengan spesialisasi tugas,
walaupun kemudian banyak pakar yang mengkritik kebijaksanaan memperhatikan
keberadaan manusia itu sendiri. Birokrasi tetap akan diperlukan dikantor-kantor
pemerintahan , terutama dinegara-negara berkembang yang harus dipacu dengan
kedisiplilnan.
Ada
3 pengesahan wibawa :
- Legitimasi Karismatis
b - Legitimasi Tradisional
c - Legitimasi Rasional
Dalam
buku Essay in Sociology, bahwa
kekuasaanadalah kesempatan sesorang untuk menyadarkan masyarakat akan
kemauannya sendiri. Sekaligus menerapkan terhadap tindakan perlawanan dari
orang-orang atau pun golongan tertentu. Banyak pakar yang menulis dan
meneliti tentang birokrasi (bureaucracy)
yaitu, bahwa fungsi dari staf pegawai administrasi memiliki cara-cara yang
spesifik agar lebih efektif dan efesien, yaitu :
·
Kerja yang ketat pada
peraturan (rule)
·
Tugas yang khusus
(spesialisasi)
·
Kaku dan sederhana (zakelijik)
·
Penyeleggaran yang
resmi (formal)
·
Pengaturan dari atas ke
bawah (hirarki)
·
Berdasarkan logika
(rasional)
·
Tersentralistis
(otoritas)
·
Taat dan patuh (obedience)
·
Disiplin (dicipline)
·
Terstruktur
(sistematis)
·
Tanpa pandang bulu (
impersonal)
Inilah
prisip dasar dan karakteristik yang ideal dari birokratis yang pertama kali
ditulis Max Weber. Jadi kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang berbeda di
belakang meja karena diatur secara legal dan formal oleh para birokrat. Birokrasi
hanya dapat berlaku dalam organisasi besar seperti organisasi pemerintahan,
karena pada suatu organisasi yang kecil diperlukan hubungan informal, sedangkan
birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam
organisasi. Bagi
negara yang perkembangannya lambat, percaya kepada hal-hal mistik seperti dukun
dan santet, keberadaan birokrasi tentu masih sangat diperlukan. Tetapi bagi
negara yang kehidupannya sudah moderat, kesadaran lingkungan tinggi serta
membutuhkan pendemokrasian lebih mapan menginginkan balance berupa kelonggaran birokrasi. Pakar
birokrasi bermula merumuskan pendapatnya karena melihat masih banyaknya
organisasi yang bekerja secara sembrono, tanpa pembagian tugas, tidak ada
aturan hukum, terlalu pandang bulu, memilih personalia, nepotisme, tradisional,
primordial, tidak logis mengambil keputusan, kurang bertanggung jawab, bebas
dan kurang disiplin, serta tidak sistematis dalam perumusan kebijakan. Bentuk
paling ekstrem dari birokrasi tersebut sudah barang tentu kekakuan
sentralistis, para tenaga kerja diperlakukan sebagai robot yang terikat pada
aturan ruang dan waktu, sedangkan para pemikir di tingkat atas melulu hanya
mengandalkan logika tanpa perasaan, kendati seharusnya antara logika, etika,
dan estetika saling berdialektika. Karena
itu diperlukan balance untuk menyeimbangkan birokrasi itu sendiri, maksudnya,
birokrasi tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai
berikut :
a.
Tugas yang satu dengan
lainnyadapat dikoordinasikan.
b.
Terkadang perlu
kebijaksanaan di luar peraturan yang telah berjalan.
c.
Adanya kiat (seni cara)
menyelenggarakan sesuatu yang mungkin berkonotasi rasa yang irrasional.
d.
Wewenang bawahan untuk
memberi saran yang produktif.
e.
Pembagian tugas lebih
desentralistis demokratis.
Warren G. Bennis
adalah salah seorang pakar yang menghendaki kebijaksanaan pengendoran birokrasi
tersebut.
C. Kebijakan Publik
Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah
ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang
berwenang. Sebagaimana
telah diuraikan pada bab awal tulisan ini, bahwa publik adalah masyarakat umum
itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah
sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai
penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Kebijakan
publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan
upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya
menjadi pengajur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik
dan tindakan terarah. Hal
ini sangat penting untuk mengatasi kemunduran penyelenggaraan administrasi
publik, karena masyarakat umum bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan.
Sebenarnya pemerintah bahkan dapat mengatur konflik untuk mencapai konsensus,
sehingga pada gilirannya pemerintah dapat mengambil muka dengan peranannya
sebagai penengah atau pelindung. Jadi kebijakan publik dapat menciptakan
situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi. Suatu
masyarakat ditandai dengan sejauhmana pemerintahnya melakukan penanganan
terhadap masalah, solusi terhadap kendala sekaligus dengan jalan keluarnya. Beberapa
orang pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain sebagai
berikut :
Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah
apa pun juga yang dipilih pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau
tidak mengerjakan ( mendiamkan) sesuatu itu.
Menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis
terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik.
Menurut A. Hoogerwerf, kebijakan publik sebagai
unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai
tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
Menurut Anderson, Kebijakan Publik (Public Policy) adalah hubungan antar
unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.
Menurut Arnold Rose, kebijaksanaan publik
adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan (dalam pemerintahan).
Menurut Willy N. Dunn, kebijakan publik adalah
suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh
lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas
pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,
kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan.
Menurut Carl Friedrick, kebijaksanaaan
pemerintah ini adalah suatu usulan tindakan oleh sesorang, keluarga atau
pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan
peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud.
Dengan
demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah
pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program
publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses
menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif,
lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan
kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksaan (Sofyan Effendi). Analis
kebijakan publik adalah aktivitas yang menghasilkan pengetahuan tentang dan
pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan. Membuat
kebijaksanaan pemerintah ini merupakan studi tentang proses pembuatan
keputusan, karena bukankan kebjaksanaan pemerintah itu merupakan keputusan dan
pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk
memecahkan maslah. Miftah Thoha
mengutip Harold Laswell, bahwa ada
beberapa tugas intelektual dalam persoalan tersebut, yaitu penjelasan tujun
penguraian kecendrungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa
depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan
kemungkinan.Beberapa
model yang dipergunakan dalam pembuatan public
policy, yaitu :
1.
Model
Elit
Yaitu pembentukan public
policy hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang
berkuasa. Karena itu mereka cenderung melakukan pengendalian dengan kontinyu,
dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tambal sulam.
2.
Model
Kelompok
Terdapat beberapa kelompok
kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan. Antarkelompok
mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan
individu.
3.
Model
Kelembagaan
Adalah kelembagaan
pemerintah. Yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah eksekutif (presiden,
menteri-menteri dan departemennya), lembaga legislatif (parlemen), lembaga
yudikatif, pemerintah daerah. Model ini dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut,
dan sudah barang tentu lembaga tersebut adalah satu-satunya yang dapat memaksa
serta melibatkan semua pihak.
4.
Model
Proses
Merupakan rangkaian
kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan
kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan
bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah.
5.
Model
Rasialisme
Untuk mencapai tujuan
secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan
tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya. Seperti kalkulasi semua pengorbanan
politik dan ekonomi.
6.
Model
Inkrimentalisme
Berpatokan pada
kegiatan masa lalu, dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti
waktu, biaya dan tenaga untuk memilih alternatif dapat dihilangkan. Model ini
tidak banyak bersusah payah, tidak banyak resiko, tidak ada konflik, kestabilan
terpelihara, tetapi tidak berkembang karena hanya menambah dan mengurangi yang
sudah ada.
7.
Model
Sistem
Model ini
memperlihatkan desakan-desakan lingkungan, antara lain berisi tuntutan,
dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau
keperluan, yang mempengaruhi public
policy. Yang berisi keputusan-keputusan, peraturan-peraturan,
tindakan-tindakan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pemerintah.
Berbagai
model pembentukan public policy, pada
kesempatan ini pemerintah sedikit banyaknya juga mempertimbangkan sebagai
berikut :
1)
Memperhatikan
Responsiveness
Yaitu perhatian utama
terhadap tanggapan-tanggapan masyarakat. UU No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, diistilahkan dengan nyata dan bertanggung
jawab.
2)
Memperhatikan
Affectiveness
Yaitu
pemberian utama terhadap pencapaian apa yang dikehendaki saja, demi suatu
tujuan politik atau ekonomi tertentu. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintah Daerah, maka ada istilah “kepalanya dilepas tapi buntutnya
dipegang”. Hal ini sejalan dengan kendali UU
No. 5 Tahun 1974, yaitu :
1. Kepala daerah juga
sekaligus merupakan kepala wilayah, berarti, yang bersangkutan selain aparat
daerah juga merupakan aparat pemeintah pusat.
2. Kepala daerah hanya
dipilih oleh DPRD, tetapi dua calon menang atau kalah tetap diajukan dan
ditentukan oleh pemerintah pusat.
3. Kepala daerah hanya
sekadar menyampaikan pidato pertanggungjawaban kepada DPRD tetapi tidak
bertanggungjawab dalam arti sepenuhnya.
Kesemuanya
ini diharapkan agar tujuan utama (perhatian agar tetap effectiveness) pada pembangunan ekonomi. Selanjutnya akan kita
lihat contoh bagaimana penganalisaan dalam kebijaksanaan publik, seperti
keputusan pemerintah terhadap ketidakseimbangan produksi dan konsumsi BBM di
Indonesia. Untuk
mengantisipasi perekonomian Indonesia agar tidak menjadi negara pengimpor BBM
yang selama ini bagaimanapun masih tetap menjadi primadona ekspor, maka
analisis kebijaksanaan publik dapat berangkat dari gambar situasi masalah (problem situation) berikut di bawah
ini, sehingga selanjutnya akan terlihat keseluruhan masalah sampai pada
substantif-substantif dan formal problemnya
Diperlukan
analisis kebijakan untuk menentukan penyebab utama masalah yang dibahas, dalam
hal ini ada dua kemungkinan yaitu :
Substantif Problem
Pertama, yaitu kebijaksanaan menurunkan pemakaian BBM seperti menekan
pemakaian sampai dengan 84 juta ton BBM pertahun.
Substantif Problem
Kedua, yaitu kebijaksanaan meningkatkan produksi BBM sampai dengan 125 juta
ton pertahun.
Prof. Dr. B.J.
Habibie dalam karangannya berjudul Sumber
Daya Manusia (SDM) untuk Pembangunan Nilai Tambah, mengupas kondisi SDM
Indonesia dalam kaitannya dengan pertumbuhan sektor industri. Namun demikian
pesatnya laju pertumbuhan industri ini ternyata tidak dikuti oleh pesatnya daya
serap terhadap tenaga kerja. Sampai tahun 1989, ketika laju pertumbuhan
industri mencapai 9,1%, laju penyerapan tenaga kerja hanya 3,78%, sehingga pada
tahun 1990 sektor industri menyediakan kontribusi sebesar 10,14% dari total
angkatan kerja.
Sementara itu hampir dalam kurun waktu bersamaan,
pertumbuhan sektor pertanian terus menurun, daya serap tenaganya tetap tinggi
walaupun cenderung semakin menurun tersebut.
Dalam kurun waktu 1968 s.d. 1988 sektor pertanian
menyerap 40% dari total tambahan tenaga kerja. Ini berarti aliran tenaga kerja
dari sektor pertanian ke sektor industri sangat kecil.
Apabila metaproblem ditentukan adalah menurunnya
produktivitas SDM, kemudian substantif problemnya adalah rendahnya tingkat
pendidikan, kendati rendahnya tingkat pendidikan tersebut berangkat dari
kekurangan sarana pendidikan sebagai formal problem, maka masih dapat diteliti,
apakah terdapat kekeliruan penelitian dalam penetuan formal problem dan
substantif problem, daripada mencari jalan keluar (solusi) pemecahan yang salah
terhadap masalah yang salah. William Dunn memberikan
beberapa fase tentang struktur pemecahan dalam analisis kebijakan, yaitu :
“Problem Situation”
adalah keadaan maslah yang ditemui sepintas lalu di lapangan. Misal, habisnya
persiapan bahan bakar di suatu negeri, menurunnya kemampuan tenaga kerja,
meningkatnya harga semen dan kertas yang sangat diperlukan dalam pembangunan. “Meta Problem”
adalah maslah global yang dilihat secara makro. Misal, habisnya persediaan BBM
dapat dilihat secara global sebagai karena tidak seimbangnya produksi BBM
dengan konsumsi BBM.
“Substantive
Problem” adalah uraian maslah menjadi sub bagian yang merupakan pecahan
struktur persoalan yang lebih mikro. Misalnya setelah diketahui
ketidakseimbangan produksi dan konsumsi BBM, hal ini dapat dikaji disebabkan
antara lain karena membengkaknya pemakaian BBM.
“Formal Problem” adalah
penyebab utama masalah, walaupun bukan satu-satunya faktor utama yang harus
ditanggulangi, tetapi tetap menjadi sumber formal masalah. Misal, membengkaknya
pemakaian BBM di suatu negeri dapat disebabkan oleh peningkatan keberadaan
transportasi, rendahnya pendidikan tenaga kerja
Disebakan oleh kekurangan sarana
dan prasarana itu sendiri di bidang pendidikan tenaga kerja.Selanjutnya
beberapa peristilahan William dunn dapat dditerjemahkan antara lain sebagai
berikut:
Policy
performance =
Kinerja Kebijakan
Policy
futures = Masa Depan Kebijakan
Policy
action = Tindakan Kebijakan
policy
outcomes =
Hasil Kebijakan
forecasting = Ramalan Kebijakan
recommendation = Pernyataan Persetujuan
monitoring = Pemantauan
evaluation = Penilaian Baik Buruk
problem
sensing =
Pengertian Masalah
problem
search =
Pencarian Jatidiri Masalah
problem
specification =
Pengkhususan Masalah
BAB
II
PERBANDINGAN
SISTEM
ADMNISTRASI PUBLIK
A.
Sistem
Administrasi Public Negara-Negara Maju
1.
Sistem
Administrasi Public Di Amerika Serikat
a.
Pelayanan
Public
Sistem pelayana di Amerika Serikat sudah
cukup mapan, terlihat dari bagaimana mereka menyelenggarakan pelayanan public
itu sendiri. Misalnya permintaan akan SIM, KTP, pemasangan telepon, air listrik
dan lain-lain dilayani dengan cepat dan segera.Tetapi sebaliknya di Negara secular ini,
batas baik dan buruk dalam hal pelayanan sudah barang tentu tidak mengacu
kepada kitab suci,kendati perkembangan agama di negeri adi kuasa ini juga cukup
pesat. Sebagai contoh, pelayanan sex juga diekspos tanpa sungkan seperti
keberadaan para omosex, pelacur, pertontonan kecabulan (tarian telanjang)
bahkan persetubuhan dua orang yang berbeda jenis di depan umum, film porno dan
lain-lain, di samping penjualan bebeas sejata api dan minuman keras serta
perjudian terbuka. Namun demikian Amerika Serikat menjadi
satu-satunya super power dunia saat ini, suatu hasil kemenangan ideology
kapitalis melawan komunis yang secara social ekonomi kini melanda sebagian
besars dunia ketiga. Supermasi Barat yang mengatasnamakan dirinya sebagai
supermasi keadilan, kebebasan,,
persamaan hak, dan demokrasi.
Di Amerika Seerikat, sebagai Negara yang
mengaku menjunjung tinggi kebebasan individu, data statistic memperlihatkan
bahwa setiap 6 menit terjadi 1 perkosaan, bahkan National Victims Center pada
tahun 1990 mencatat bahwa 1 dari 8 wanita Amerika Serikat adalah korban
perkosaan. Berdasarkan hasil penelitiann Dr.Dean Kilpatrick dari tahun 1987 s/d
1990, yang mengambil responden 4.000 wanita dewasa, data yang diperoleh lebih
menyedihkan lagi yaitu 61 % telah kehilangan keperawanannya sebeluum merayakan
hari ulang tahun mereka yang ketujuh belas, dalam jumlah tersebut29 %
ddiperkosa di bawah usia 11 tahun. Pendapat ini juga dikuatkan dan didukung
Prof. Dr.Susan Estrich dari University of Southem California Amerika Serikat. Lebih jauh dari itu, 370 Agen yang
menangani kasus perkosaan, baik mereka
sebagai agen kepolisian maupun kejaksaan, melaporkanbahwa lebih kurang
683.000 wanita telah diperkosa,sedangkan dari Departemen Kehakiman dalam
tahun-tahun terakhir ini telah memeriksa 12.00.000 korban perkosaan. Dengan
demikian Komite Nasional Pencgahan Perkosaan Amerika Serikat mendata bahwa
dalam tahun 1991 saja,telah terjadi 2,7 juta perrkosaan. Jadi di Amerika
Serikat dengan tidak tercegah lagi timbullah dekadensi moral terhadap harkat
social dan dorongan berbuat kejahatan dari berbagai macam jenis yang paling
menyeramkan, sedangkan di Negara-negara Islam, di mana Allah dengan
terang-terangan dipuja dan hokum-Nya dijadikan acuan, kejadiannya relative jauh
lebih kecil.jadi dengan Al Quraan dan A l Hadits inilah hak asasi manusia
seharusnya diproklamasi. Karena Amerika Serikat adalah Negara
federal, sistem pemerintahannya adalah berbentuk Negara-negara bagian, yang
terpisah sama sekali dengan induknya (pemerintah federal) kecuali dalam hal
keamanan bersama.bahkan Negara-negara bagian mempunyai undang-undang sendiri.
Sistem pemerintahan Negara-negara Bagian mengikuti Sistem Pemerintahan Negara
Federal (Amerika Serikat) yang juga melaksanakan pemisahan kekuasaan dengan
tegas anta eksekutif (Gurberrnur), legislative,dan yudikatif. Semua Negara
Bagian harus bercirak republic dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi
selanjutnya di bawah Negara Bagian kita temui Pemerinthana Kota yang dipimpin
oleh seorang Walikota dan Pemerintahan Country. Sekarang marilah kita perhatikan
kerancuann administrasi publk di Negara adi kuasa ini antara lain yaitu masalah
kebebasan dan pelayanan yang salah kaprah karena baik dan buruk diajekan
berdasarkan materiaisme eksistensialis. Kehendak bebas manusia ditentukan oleh
apa yang jelas dapat ditentukan dan diutuskan, tetapi dalam hal berkehendak
bebas untuk melaksanakan sesuatu, mustinya moral mmberikan batas. Bagi Negara
sekuler seperti Amerika Serikat agama hanya dipegang padda acara khusus seperti
kelahiran,kematian, pernikahan dan sebagainya. Tetapi dalam menetukan peraturan
perundang-uundangan, sepanjang tidak mengganggu orang atau pihak lain sudah
mereka tinggalkan.
b.
Politik
Luar Negeri
Dunia mencatat, Amerika Serikatlah yang
berhasil untuk pertama ali mendarat manusia di planet bulan, Amerika Serikat
memiliki peralatan yang paling canggih di bidang persenjataan, terlihat dari
keberhasilannya memimpin multi nasional menundukkan Irak pada tahun 1991 yang
lalu, Amerika Serikat memiliki kekayaan, ilmu pengetahuan, industry dan
teknologi yang paling mapan di dunia saat ini. Dunia dengan organisasi
terbesarnya PBB hanya diam, sewaktu Amerika Serikat menangkap dan mempecundangi
Presiden Panama Noriegadijatuhi hukuman 40 tahun penjara oleh Pengadilan
Amerika Serikat di Miami Florida, atasa tuduhan menjadi pengedar narkotika dan
melakukan pemerasan. Para Jaksa Penuntut Umum di Amerika Serikat juga menuduh
Noriega telah melakukan pembunuhan serta penipuan di Panama.Pengadilan ini
addalahyang pertama kali dilakukan Amerika Seriikat terhadap seorang kepala
Negara asing. Tetapi bukanlah itu hanya suatu taktik
Negara adi kuasa karena Noriega menolak
untuk dijadikannya pasukan Panama sebagai alat invansi militer, sekaligus untuk
menciptakan dalih kepada dunia akan pengesahan intervensi bersenjata Amerika
Serikat ke Nikaragua. Amerika Serikat memang seakan-akan sudah
matang, mereka merdeka sudah lama sekali, sudah 200 tahun lebih, tepatnya sejak
tahun 1776.Tetapi kerusuhan rasial pada awal tahun 1992 di Los Angeles membuka
mata dunia, bahwa Amerika Serikat juga dapat retak dari dalam.Sekarang orang
dapat menghitung-hitung sampai di mana sebenarnya kelebihan Amerika Serikat
yang mengaku dirinya menjadi polisi dunia ini. Kegagalan perang Vietnam di pihak
Amerika Serikat, adlah bukti nyata kekeliruan perhitungan yang fatal Negara
bear ini.Ros Perot yang masa lalunya kelam dngan leluasa begitu saja menjadi
kandidat Presiden AS, juga merupakan akses demokrasi murni Amerika
Serikat.Dengan konstitusinya yang mengandalkan demokrasi ini AS bermaksud
menegakkan sistem pemerintahan yang benar-benar demokrasi dan menjunjung tinggi
kebebasan individu.Sehinggu di Negara kita ini kita temui adanya protes keras
kepada pemerintah sebagai enampilan penghargaan terhadaphak-hak asasi manusia.
Sebagai contoh, masyarakat dapat memprotes langsung bahkan memaki kepada
pemerintahannya, atau senjata api dapat ddiperjual-belikan dengan bebas, atau
kaum gay tanpa malu memprotes supaya kehidupan homosex leluasa, para wanita
tuna susila ikut berkempanye dalam pemilihan umum dengan menyebut identitasnya,
daerah Bronx, tidak dapat diganggu gugat. Banyak data yang memperlihatkan bahwa
Negara adi kuasa ini malahan tunduk pada Negara kecil seperti Isrrael,
orang-orang Yahudi yang relative berhasil bahkan kemudian mengaku dirinya orang
Amerika Serikat, seperti Albert Einstein Sang Penerima hadiah nobel dan penemu
teori relativitet pada akhir hayatnya memiliki kewarganegaraan AS Presiden
ke-35 Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy, juga adalah seorang yang berdarah
Yahudi; bahkan mantan Menteri Luar Negeri Kissinger. Jadi tidak mengherankan
jika mereka begitu menjunjung perjuangan bangsa Yahudi kit lihat saja akhirnya,
pada gilirannya akan di-recall. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa
bangsa Yahudi memiliki Lobby yang kuat di pemerintahan Amerika Serikat.
Dalamsetiap proses pemilihan presiden di Ameika Serikat, hamper selalu lobby
Yahudi mengambil peranutama, misalnya dalam persoalan bantuan keuangan.
Sehingga pada waktu keluar Presiden Terpilih, senantiasa telah terjadi
kemufakatan untuk memperhatikan kepentingan bangsa Yahudi, baik yang berada di
Amerika Serikat maupun yang terecer di berbagai belahan bumi, sudah barang
tentu termasuuk juga yang berada di Israel sendiri. Pemerintahan Amerika SSerikat yang
secara tradisional terikat oleh lobby Yahudi, secara tidak langsung memang
memperhatikan perkembangan Negara Israel lebih lannjut. Jadi bermula dari
orang-orang Yahudi yang lari dan menetap di Benua Amerika,mereka telah berhasil
bertahan hidup dan berkembang sukses, baik dalam bidang perekonomian maupun
dalam bidang politik pemerintahan. Orang-orang Yahudi tersebut sangat jeli
memperhatikan ondisi kehidupan yang demokratis di Amerika ini, sehingga mereka
mampu berbuat banyak yang pada gilirannya sampai pada sistem pemerintahan,
bahkan pemilihan presiden. Peran orang-orang Yahudi yang menonol
ini pada beberapa kali pergantian pemilihan kepala pemerintahan, begitu menonol
sehingga dapat merekayasa tindakan-tindakan tertentu di negarrra yang mengaku
demokrasi ini, karena akses dalam pembentukan kebijaksanaan melalui lobby yang
terbina baik memang sudah melembaga, dalam mafia public policy. Dengan nyata
dapat dilihat bahwa sampai saat ini tidak dapat dibuktikan mengapa Presiden
Kennedy dibunuh, mengapa Oswald dapat dikambing-hitamkan, mengapa Marilyn
Monroe diseludupkan, apakah bintang film cantik ini berhubungan dengan sang
presidenatau adiknya yang jaksa agung.
c.
Sistem
Pemerintahan
Keberadaan demokrasi akan mengundang
perbedaan pendapat sehingga dengan demikian bagaimana mngkin menonjolkan
uniformitas bangsa dan Negara dalam diversitas tersebut di atas, bagaimana
mungkin mempertahankan kebebasan tanpa resiko bila tujuan kita adalah
terciptanya ketertiban. Hamper setiap saat rakyat Amerika
Serikat disuguhkan suasana akan adanya pe,ilihan umum, apakah hal itu dalam
rangka pemilihan residen dan Wakil Presiden,atau pemilihan Gurbernur dan Wakil
Gurbernur, atau pemilihan Walikota dan Dewan Kota, atau pemilihan Senat dari
Negara Bagian atau di bawahnya, atau pemilihan anggota House of Representative, atau pemilihan
pejabat setempat yang dilaksanakan seperti pemilihan petugas Tax Asswsor, Dog
Catcher dan sebagainya. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan
“Government by the People” dalam mencari tokoh-tokoh kepemimpinan pemerintahan
yang “Responsible Government”. Di Amerika Serikat tidak sulit untuk menjadi
warga Negara baru dengan persyaratan tinggal di sana yang tak lama,bahkan
abatan Presiden Negara besar ini pernah diisi oleh petani kaang, pengembala
ternak, tentara, bahkan juga bintang film seperti Ronald Reagen,bila mampu. Kepartaian di Negara Paman Sam ini
benar-benar merupakan koreksi bagi pemerintah, pintu penggantian
pemerintah,menopang kehidupan demokrasi, menyuarakan keinginan masyarakat,
memformulasikan tujuan dan dasar Negara pembangunan Negara. Hanya ada dua
partai yang saling berebutan untuk memperoleh abatan politis yaitu Partai
Demokrasi dan Partai Republik. Partai laintampak tidak dominan, atau dapat
berkoalisi dengan salah satu partai besar ini. Tetapi dalam proses perjalanan
kepartaian di Amerika Serikat, sudah menjadi kebiasaan bahwa ;
1.Partai yang kalah dalam
pemilu harus segera menyusun program lanjutan dan berusaha mendapatkan dukungan
pressuregroup.
2.Tiap-tiap partai
politik meningkatkan kepercayaan masyarakat, atas dasar kepbribadian
masing-masing partai.
3.Menanamkan kepercayaan
kepada masyarakat bahwa tujuan partai politik adalah untuk kesejahteraan umum.
4.Mengsinkronisasikan
kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
5. Merupakan olongan
professional sebagai pembuat undang-undang.
Dalam hal pemisahan kekuasaan berusaha
untuk betul-betul seperti kehendak Montesquieu, yaitu dengan tegas dipisahkan
antara badan legislative, eksekutif dan yudikatif.sehingga terjadi “check and
balance” yangbetul-betul sempurna antara lembaga-lembaga kekuasaan ini
(checking power with power). Legislatif di Amerika Serikat adalah
bicameral (dua kamar) yaitu
1.
senate
Yaitu
sama jumlah wakil(senator) dalam tiap Negara bagian, yaitu dua orang senator.
2.
House of Representative
Yaitu
tergantung umlah penduduk pada Negara-negara Bagian, 30.000 orang mempunyai 1
wakil tetapi batas seluruhnya harus 435 orang (peraturan sejak 1910).
2.
Sistem
Administrasi Public Di Jepang
a.
Pelayanan Public
Di jepang pelayanan public didasari oleh
kecintaan para administrator terhadap public Jepang itu sendiri, begitu pula
sebaliknya kecintaan public Jepang, pada tugas yang mereka kerjakan bersama
demi kepentingan bangsa dan Negara Jepang.rasa kebersamaan ini berangkat dari
ebanggaan mereka sendiri kepada bangsanya, terlihat dari kenyataan bahwa di
mana pun mereka beradadi luar negeri mereka, mereka tetap mencari produksi
mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan.
Kendatipun berbagai organisasi bisnis bermunculan dengan
pesat di Jepang, tetapi bagaimanapun Jepang tidak mengandalkan prestasi
orang-perorang, karena siapa pun tidak dianggap pahlawan karena hasil pekerjaan
dinilai dari keutuhan kerja sama. Itulah sebabnya berbagai pelayanan public
cenderung disebabkan oleh karakteristik public Jepang yang spesifik yaitu :
·
Usaha menciptakan
kestabilan adalah karena tanggung jawa social yang tinggi.
·
Usaha mengandalkan tim
kerja karena masing-masing anggota akan terikat untuk meberikan yang terbaik.
·
Usaha meningkatkan
semangat kerja karena kemalasan dianggap mempecundangi.
Hal ini membuat berbagai organisasi
public di Jepang, jarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para
pegainya, karena mereka menghargai jati diri individu;sebaliknya, individu bila
merasa mengkhianati grup bersedia menyakiti dirinya sendiri atau kalau perlu
bunuh diri (hara-kiri).
Pelayanan public ini di Jepang
menyebabkan bahwa bagaimanapun menurunnya modal dan pendapatan suatuorganisasi,
baik public maupun bisnis kecil, kemungkinan mereka akan mengorbankan gaji,
honorarium maupun upah karyawan (pegawai)-nya. Table berikut ini memperlihat
perhatian utama organisasi di Jepang baik public maupun bisnis.
Ranking perhatian utama organisasi public dan bisnis
di Jepang
|
No
|
Rangking
|
Administrasi
Publik
|
Administrasi
Bisnis
|
|
1
|
Perhatian
Utama
|
Public
|
Pekerja
|
|
2
|
Perhatian
Kedua
|
Peraturan
|
Konsumen
|
|
3
|
Perhatian
Ketiga
|
Negara
Jepang
|
Pengesahan
|
Lester Thurow bahkan meramalkan
bahwasetelah era perang. Dingin kita tidak menemui kutub kapitalisasi dan
sosialisme yang saling berbeda, tetapi kedua kutub kapitalisme yang menemukan ciri spesifik tersendiri yaitu
Amerika Serika dan Jepang, yaitu sebagai berikut :
|
|
Jepang
Dan Jerman
|
|
Amerika
Serikat Dan Inggris
|
|
1
|
Kerjasama
kelompok
|
1
|
Kepemimpinan
yang terampil
|
|
2
|
Keunggulan
organisasi
|
2
|
Gaji
yang bedanya mencolok
|
|
3
|
Tanggung
jawab social terhadap keberhasilan
|
3
|
Tanggung
jawab perorangan terhadap keahliannya
|
|
4
|
PHK
sulit
|
4
|
PHK
mudah
|
|
5
|
Strategi
pada industry
|
5
|
Strategi
pada keuntungan
|
|
6
|
Kebanggaan
bersama
|
6
|
Pengkultusan
pahlawan
|
b.
Pelayanan
Publik
Hamper 50 tahun setelah orang tidak
melihat tentara Jepang di luar negerinya sendiri, tahun1992 pasukan berbendera
matahari terbit itu hadir di Kamboja setelah Majelis Rendah Jepang
memperkenankan Rancangan Undang-Undang Operasi Pemeliharaan Perdamaian. Memang
sebenarnya konstitusi Jepang ke luar negeri; atas dasar itulah Rancangan
Undang-Undang Operasi tersebut dibuat. Di dunia internasional muncul pro dan
kontra. Muangthai dan Autralia menyambut baik rancangan undang-undang itu,
tetapi banyak Negara Asia seperti Cina , Korea Utara dan Korea Selatan
menentangnya, begitu juga Singapura. Fred Charles Ikle, penulis buku Japan’s
Grand Strategy dan mantan Staf Ahli Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang
kini bekerja di Pusat Studi Internasional Amerika Serikat, mengatakan bahwa
Jepang dengan kekuatan militer yang dahsyat tampaknya tetap harus
diwaspadai.Bukannya tidak mungkin RUU itu dijadikan dasar,pengiriman pasukan bela diri jepang
jepang ke luar negri tersebut untuk melindungi ekspansi ekonomi jepang ke
seluruh dunia dan ini bias menjadi sumber kerawanan internasional. Parlemen jepang mensyahkan RUUPKO
(Rencana Undang-Undang Pasukan Penjaga Perdamaiaan ) ini meruppakan langkah
baru setelah berakhirnya perang dunia keII. Dalam konstitusi jepang pada tahun
1946 disebut bahwa untuk menjaga perdamaian dunia jepang tidak akan memiliki
angkatan darat , angkatan laut, dan angkatan udara sebagai resiko jepang dalam
perbuatan perang dunia ke II dulu. Pada tahun 1950, ketika banyak tentara
sekutu dikirim ke perang korea ,terpaksa jendral Mac Athur meminta PM Shigeru
Yoshida untuk membentuk pasukan cadangan polisi sebanyak 75000 anggota keisatsu
yobitar itulah cikal bakal pasukan bela diri jepang . dalam waktu 4 tahu polisi
cadangan itu berkembang menjadi pasukan angkatan darat . angkatan laut, dan
angkatan udara yang kesemuannya disebut jietan. Kini dengan dukungan 260000
personl dan perlengkapan serta persenjataan modern , sebenarnya sulit untuk
tidak menerjemahkan jitei sebagai angkatan bersenjata jepang . jitei yang
bernaung di bawah boicho (Badan Pertahanan Jepang)memiliki antara lain sebagai
berikut
·
1500 tank
·
6500 senjata artileri
·
170 kaal perang
·
14 kapal selam
·
330 pesawat tempur
jenis F-4
·
330 pesawat temur jenis
F-15
·
100 pesawat pemantau
musuh jarak jauh jenis E-2C.
Jepang yang unggul di bidang elektronik
ini juga sedang mengembangkan peralatan militernya, dengan dukungan dana
114000000000 yen. Pusat penelitian teknologi pertahanan jepang sekarang sedang
mengembangkan pula helicopter canggih anti kapal selam.Jepang juga memmbuat
pesawat tempur yang sanggup merintanggi gelombang radio dengan teknologi
mutakhir.Jadi kekuatan jitei sudah termasuk yang kedua di dunia setelah amerika
serikat. Tanpa kita sadari jepang mengeluarkan
dana lebih besar di bidang pertahanan di banding Negara-negara lain. Jepang
sudah meninggalkan niat anti perangnya dan melupakan bencana yang diderita
rakyat jepang selama perang dunia II.Tidak adakah berkobar jiwa facisme jepang
selama ini menyaksikan kehadiran pangkalan militer amerika serikat di wilayah
nya. Kehadiran militer amerika serikat di jepang dapat dijadikan semagam
perimbangan bagi kekuatan militer jepang (SDF) yang setiap tahun berkembang
dengan pesat . Pertengahan septenber 1992 yang lalu kit
abaca berita bahwa Malaysia akan mendesak Negara-nagara ASEAN untuk
mengeluarkan himbauan bersama kepada jepang agar tidak melewatkan kaalnya yang
mengankut radioaktif lutonium berlayar melalui selat malaka. Bersama Indonesia , Malaysia memang
sudah melarang kapal akatsuki maru yang berbobot 4800 ton memasuki wilayah
erairan kedua Negara yaitu pada jalur seanjang 600 km yang memisahkan Indonesia
dan Malaysia. Di pihak lain ke dua Negara memang tadak dapat mencegah kapal
jepang tersebut mengunakan haknya untuk berlayar melalui perairan internasional.
c.
Sistem
Pemerintahan
perdana mentri jepang mengeplai sebuah
cabinet, di mana PM sekaligusadalah pemimpin partai mayoritas di majelis rendah
(parlemen), dan secara kolektif bertangung jawab kepada diet (kokkai). PM dan
kabinetnya harus meletakka jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari
majelis rendah. Majelis rendah memrgang kekuasaan
legislative yang sebenarnya, anggotanya dipilih setiap 4 tahun sekali, kecuali
apabila dibubarkan lebih awal dari msa yang telah di tentukan itu.kekuasaan
yudikatif dserahkan kepada mahkamah agung yang membawahi badan-badan
kehakiman(peradilan)yang didirikan berdasarkan undang-undang.
B.
Sistem
Administrasi Publik Negara-negara Berkembang
1.
Sistem
Administrasi Publik di Reublik Islam Iran
a.
pelayanan
publik
Sewaktu meletus revolusi iran di bawah
pimpinan imam Khomeini, pada awal terjadi konflik dengan irak, amerika serikat,
Israel,afrika selatan ,bhkan juga semat tegang dengan Saudi Arabia. Namun dalam
elayanan ublik ara administrator Negara yand terdiri kaum ulama sufi ini benar
benar dekat dan dicintai oleh masyarakat .para mullah ini belajar dari sejarah
msa lalu dengan menerhatikan bahwa shah iran jatuh oleh kekuatan demonstrasi
rakyat jelata yang beregang pada ajaran islanm yang musti mengasihi orang orang
miskin. Dengan enuh kagum kita melihat Negara
reublik islam iran yang dewasa ini yang seterusnya diimin oleh ara ulama. Iran
tidak termasuk liga arab namun iran harus di erhitungkan karena merupakan
kekuatan islam yang dahsyat sejak revolusi tahun 1979.satu-satunya di dunia
system pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti administrasi ublik nabi
Muhammad SAW saat ini hanyalah administrasi public republik islam iran.
b.
Sistem
pemerintahan
Sunni berprinsip bahwa demokrasi
merupakan patokan pembentukan pemerintahan sebuah negarademokrasi, sehingga
terpilih Abu Bakar Ash Shiddiq RA sebagai khalifah pertama atas dasar
musyawarah dan mufakat. Inilah yang seterusnya dianggap peristiwa perwujudan
demokrasi .hanya sayang sidang pemilihan umum yang di lakukan di Saqifah Banu
Saidah tersebut tidak di hadiri oleh sebagian umat islam ketika itu termasuk
Ali bin Abu Thalib KW yang larut dalam kesedihan atas meninggalnya pimpinan
umat. Di iran sangat diyakini bahwa imam Mahdi
yang menghilang dan menetap di suatu tempat tertentu tanpa di ketahui siapa pun
kecuali ALLAH, akan kembali pada waktu yang telah di tentukan,dalam sistem
pemerintahan republic islam iran sejak kejatuhan dinasti syah iran, sebagai
kepala negara adalah imam ke dua belas setelahyang selama masih gaib di wakili
oleh faqih atau dewan faqih (dewan keamanan) Kepala pemerintahan di pegang oleh
seorang presiden,yang walaupun dipilih oleh raknyat tetapi diangkat,dilantik
dan diberhentikan oleh faqih atau dewan faqih.ketua cabinet dipegang oleh
perdana mentri yang dipilih, daangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah
mendapat persetujuan dari badan legislatife.kabinet bertangung jawab kepada
dewan pertimbangan nasional iran. Disamping itu, dikenal juga dewan
perlindungan konstitusi.dewan ini disebut juga dewan perwakilan yang bertugas
mengawasi agar undang-undang dibuat oleh dewan pertimbangan nasional iran tidak
bertentangan dengan ajara islam dan konstitusi iran. Anggota-anggota dewan perwakilan terdiri
dari para pakar sebagai berikut: Para anggota-anggota yang di ambil dari
ahli hukum islam yang terkenal soleh dalam beribadat menjalankan syariah islam
dan di tunjuk langsung oleh dewan keimanan. Para anggota-anggota yang di ambil dari
ahli hukum umuum dari berbagai cabang ilmu hukum,tetapi bagaimanapun juga
dipilih dari hakim hakim islam.
c.
Politik
Luar Negeri
amerika serikat dengan dukungan penuh
inggris dan prancis bisa saja bersikap konfrontasi terhadap Libya dan irak.
Namun yang di khawatirkan AS bukan lah Libya atau irak melainkan gejala
kebangkitan iran sebagai “ mayor power” di timur tengah. Drs. M. Riza Syihbudi, dosen HI FISIP
Universitas Indonesia dan penelitian puslitbang politik dan kewilayahan LIPI,
mengungkapkan bahwa ada dua factor yang mendasari kecemasan AS terhadap
kemungkinan terciptanya poros iran-asia tengah adalah sebagai berikut:
1.
Kemungkinan jatuhnya
potensi nuklir kazakhtan ke tengan iran
2.
Kemungkinan merebaknya
“fundementalis” islam alai ran ke asia tengah Hal ini semakin menarik
bila dikaitkan dengam asumsi bahwa setelah runtuhnya komunisme, maka
fundamentalis islam menjadi rival berikutnya dari kapitalisme barat.
2.
Sistem
Administrasi Public Dikerajaan Arab Saudi
a.
Pelayanan
Public
Walaupun di negri ini keluarga besar
ibnu saud menduduki posisi penting mulai dari raja, para mentri,sampai dengan
para gurbernur. Namun dalam hal pelayanan public mereka senantiasa menganggap
diri sebagai pelayan dua kota suci. Wewenang untuk memutuskan didelegasikan
sepenuhnya kepada bawahan .
b.
Sistem
pemerintahan
Eksekutif
Kepala negara dipegang oleh seorang raja
yang sekaligus menjabat sebagai perdana mentri dan pimpinan agama tertiggi.
Tidak ada partai politik yang akan
bertindak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali al-qur’an
sebagai kitab suci mereka.
Legislative
Dalam menghadapi era globalisasi
pemerintahan yang gencar menjelang tahun 2000 ini, baru sekarang Saudi Arabia
bersiab siab membentuk lembaga legislative sebagaimana di perintahkan dalan
al-qur’an.
Yudikatif
Sistem peradilan terdiri dari
pengadilan-pengadilan biasa, pengadilan agama islam di mekkah dan jedah, serta
sebuah mahkamah banding. Sistem hukum bersumber dari al-qur’an yang
penjabaranya di ambil dari hadist dari periwayatan sunni mahzab wahabiyah.
Pemerintah
daerah
Sistem pemerintah daerah dibagi atas beberapa
wilayah provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gurbenur, sedangkan
beberapa kota penting di pimpin oleh seorang wali kota. Baik walikota maupun
gubernur dianggkat atas persetujuan raja (PM) kerajaan arab Saudi.
c.
Politik
luar negri
Walaupun arab Saudi dengan amerika
serikat namun mereka tetap mengangap zionisme Israel sebagai ancaman dasamping
keberadaan komunis internasional. Faham komunis diangap anti agama sedangkan
Israel dianggap sebagai penghalang umat islam untuk berziarah ke yuresalem,
mengunjungi masjidil aqsa. Saudi Arabia sadar bahwa dirinya pemasok
minyak terbesar, karena itu politik luar negrinya memberikan dampak besar
penyelesaian masalah regional dan dunia.apa pun yang terjadi dengan
perekonomian dunia sudah barang tentu akan mempengaruhi arab Saudi, sehingga
mereka perlu memperlihatkan kepada dunia bahwa pengunaan minyak bumi juga
senjata politik. Arab Saudi juga mempunyai perhatian atas
pembangunan negara-negara berkembang, terutama bagi negara-negara arab bukan
penghasil minyak,ataupun negara islam luar bangsa arab yang direalisasikan
bantuan bagi pembangunan sosial bagi negara-negara miskin tersebut. Selain
mempelopori perdamaian di negara-negara arab yang berselisih.
d.
Perekonomian
arab Saudi
untuk melihat keberadaan perekonomian
arab Saudi kita dapat menghindar dari kepemilikanya terhadap bahan bakar
minyak, table dibawah ini memperlihatkan andil mereka yang besar dibanding
negara-negara berkembang lainnya.
Andil Berbagai
Negara Berkembang
Terhadap
Produksi Minyak Dunia
Selama Tahun
1980 dan 1981
|
no
|
Nama
negara
|
1980
|
1981
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Arab
Saudi
|
16,2%
|
17,1%
|
|
2
|
Irak
|
4,2%
|
1,5%
|
|
3
|
Venezuela
|
3,7%
|
4,0%
|
|
4
|
Nigeria
|
3,3%
|
2,4%
|
|
5
|
Iran
|
2,5%
|
2,3%
|
|
6
|
Indonesia
|
2,6%
|
2,8%
|
|
7
|
Libya
|
2,8%
|
1,9%
|
|
8
|
Uni
emirat arab
|
2,1%
|
1,9%
|
|
9
|
Kuwait
|
2,7%
|
2,0%
|
|
10
|
Aljazair
|
1,7%
|
1,4%
|
Jadi factor yang memungkinkan realisasi
pembangunan sebenarnya cukup potensial karena besarnya sumber minyak yang
dimiliki arab Saudi. Itulah sebabnya kemudian negri padang pasir ini sanggup
membangun dirinya menjadi kerajaan minyak terbesar yang memperbesar perannya di
dunia internasional, karena minyak selama ini memang efektif sebagai pecundang
dalam hubungan antar bangsa.
Kesimpulan :
Seperti yang kita
ketahui bahwa Dalam mengejar ketinggalan dan memperbaiki
keadaan , Negara-negara berkembang berusaha meningkatkan prooses produksi
barang dan jasa dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Tetapi untuk di
Negara Indonesia perkembangan ini sangat lah sulit untuk dicapai, karena kurang
kompak nya antara masyarakat dan pemerintah dalam pemikiran-pemikiran yang
intelegent, dan sudah sangat eksploitatif nya system kapitalisme.
Related Posts:
